Pertumbuhan dan Perkembangan Pesantren menjadi Lembaga Pendidikan

Pertumbuhan dan Perkembangan Pesantren menjadi Lembaga Pendidikan - Menindaklanjuti postingan terdahulu (baca postingan: Embrio Kemunculan Pesantren) dimana pesantren dikenal juga sebagai basis gerakan perjuangan melawan penjajah [1]. Pada akhir abad 19, lembaga pesantren semakin berkembang dan tumbuh secara cepat dengan adanya sikap non-kooperatif ulama terhadap kebijakan “Politik Etis” pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan pemerintah kolonial ini dimaksudkan sebagai balas jasa kepada rakyat Indonesia dengan memberikan pendidikan modern, termasuk budaya Barat. Namun, pendidikan yang diberikan sangat terbatas, baik dari segi jumlah yang mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan maupun dari segi tingkat pendidikan yang diberikan. Brugmans (1987), misalnya mencatat antara tahun 1900-1928 anak-anak usia 6-8 tahun yang bersekolah hanya mencapai 1,3 juta jiwa. Padahal jumlah penduduk di pulau Jawa saja hingga tahun 1930 mencapai 41,7 juta jiwa. Berarti sekitar 97 % penduduk Indonesia masih buta huruf.

Sikap non-kooperatif dan silent opposition para ulama itu kemudian ditunjukkan dengan mendirikan pesantren di daerah-daerah yang jauh dari kota untuk menghindari intervensi pemerintah kolonial serta memberi kesempatan kepada rakyat yang belum memperoleh pendidikan. Sampai akhir abad 19, tepatnya tahun 1860-an menurut penelitian Sartono Kartodirdjo (1984), jumlah pesantren mengalami peledakan yang luar biasa, terutama di Jawa yang diperkirakan mencapai 300 buah. J.A Van der Chijs dalam “Report of 1831 on Indigonous Education”, melaporkan bahwa di Cirebon terdapat 190 pesantren dengan 2.763 santri, di Pekalongan 9 pesantren, Kendal 60 pesantren, Demak 7 pesantren, dan 18 buah di Grobogan. Di Kedu ada 5 sekolah yang memberikan pelajaran agama, sementara di Bagelan terdapat sejumlah ulama yang mengajarkan agama. Banyumas dan Rembang juga mencatat beberapa pesantren dan sekolah agama. Sementara di Surabaya ada 4.397 santri yang belajar di 410 langgar (baca: mushola). Sumenep ada 34 langgar dan Pamekasan sekitar 500-an langgar (Ridwan Saidi, 1984). Jumlah ini masih bisa dideret di berbagai wilayah Indonesia yang lain.

Perkembangan pesantren yang begitu pesat juga ditengarai berkat dibukanya terusan Suez pada 1869 sehingga memungkinkan banyak pelajar Indonesia mengikuti pendidikan di Makkah. Sepulangnya ke kampung halaman, para pelajar yang mendapat gelar “haji” ini mengembangkan pendidikan agama di tanah air yang bentuk kelembagaannya kemudian disebut “Pesantren” atau “Pondok Pesantren”.

Sebagai lembaga pendidikan yang berumur sangat tua ini, pesantren dikenal sebagai media pendidikan yang menampung seluruh jenis strata masyarakat. Baik dari kalangan darah biru, ningrat dan sejenisnya, maupun rakyat kecil yang miskin. Menurut K.H. Abdurrahman Wahid, bahwa pada fase-fase awal tersebut sistem dan kurikulum pembelajaran yang dilakukan oleh pesantren pun tidak mengkhususkan pada masalah-masalah keagamaan dan lembaga pengkaderan ulama belaka. Lebih jauh, pesantren pada waktu itu sudah membuat lembaga pendidikan umum yang di dalamnya tidak hanya mengajarakan agama saja [2]. Bisa dibilang bahwa pesantren pada waktu itu merupakan lembaga pendidikan alternative kontra dari pendidikan colonial yang hanya diperuntukkan bagi kalangan ningrat saja.

Pasca kemerdekaan, masih menurut Gus Dur –sapaan akrab Abdurrahman Wahid--, bahwa fungsi pesantren mengalami penyempitan. Pesantren hanya diperuntukkan untuk orang yang merasa dirinya santri, dan yang memiliki komitmen kepada Islam sebagai ideology. Hal ini terjadi pada awal kemerdekaan sampai kira-kira tahun tujuh puluhan.

Reff: 

[1] Supriyadi, Kiai, Priyayi di Masa Transisi, Surakarta: Pustaka Cakra, 2001. 

[2] Abdurrahman Wahid, Pesantren Pendidikan Etis atau Populis?, dalam Pendidikan untuk Siapa, Prisma: Maret 1976, hal. 59.