Kemiskinan dan Paradigma Sesat Masyarakat

Kemiskinan dan Paradigma Sesat Masyarakat - Indonesia merupakan Negara kepulauan, sekitar 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Meraoke. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tidak hanya dari daratan, lautan yang luas menyimpan berbagai kekayaan alam. Semua itu tersedia untuk kita manfaatkan secara optimal. Namun, realitas berkata sebaliknya. Kekayaan yang kita miliki justru tersedia untuk bangsa lain. Sedangkan, kita hanya bisa menegukkan ludah melihat SDA yang dikeruk oleh bangsa lain. Akibatnya, kemiskinan membelenggu bangsa kita.

Dewasa ini, kemiskinan menjadi masalah pokok bagi bangsa Indonesia. Kemiskinan di berbagai daerah masih banyak dijumpai, terutama di daerah pedalaman yang saat ini kondisi mereka sangat memprihatinkan. Begitu juga masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Banyak anak-anak jalanan berserakan di pinggiran jalan, ribuan rumah kumuh masih berdiri kokoh. Kondisi tersebut tidaklah selaras dengan aset di tanah air. Melimpahnya SDA, sangat mustahil jika tidak mampu mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan data yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Indonesia per Maret 2013 mencapai 20,07 juta atau 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012. Pada tahun tersebut tercatat 28,59 juta atau 11,66 persen. Meskipun begitu, angka kemiskinan penduduk Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain.

Berdasarkan ilustrasi di atas, perlu adanya gerakan revolusi yang memicu perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Kedua aspek tersebut merupakan aspek terpenting dalam melakukan perbaikan. Percuma memiliki SDA melimpah namun tidak bisa mengoptimalkan dengan baik. Yang disebabkan oleh buruknya kualitas SDM yang dimiliki. Ibarat kata, bagaikan menulis di atas air. Semua akan terasa sangat sulit.

Dewasa ini, bangsa Indonesia krisis akan sumber daya manusia. Pendidikan kurang begitu diperhatikan oleh masyarakat. Sehingga, masih banyak anak yang putus sekolah. Mereka lebih memilih bekerja dibanding meningkatkan kualitas pendidikan. Banyak dalih yang dilontarkan oleh masyarakat tentang hal tersebut. Pasalnya, mereka beranggapan bahwa, pendidikan memerlukan biaya yang mahal. Sehingga sampai kapan pun mereka tidak akan bisa menyentuh dunia pendidikan, untuk kebutuhan sehari-hari saja kurang. Apalagi untuk membiayai sekolah. Itu hanya akan membuat mereka semakin “MELARAT”.

Namun, keadaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab, pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Yang anggaran tersebut ditekankan untuk biaya pendidikan masyarakat miskin. Dengan biaya sebesar itu, diharapkan dapat menopang pendidikan di tanah air. Sehingga tidak ada lagi alasan yang membenarkan dalih-dalih seperti yang tersebut di atas. Dengan keadaan yang seperti itu, muncul sebuah pertanyaan mengapa dengan anggaran sebesar itu SDM bangsa Indonesia masih tergolong rendah? Padahal, jika digunakan secara optimal, hasilnya akan luar biasa. Bahkan, dengan ukuran tertentu Indonesia bisa panen SDM berkualitas. Hal ini perlu dicari akar permasalahannya, agar dapat dicari formulasi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Menelisik lebih dalam tentang hal itu, sejarah akan memiliki peran besar. Jika mengingat sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara ini merupakan bekas jajahan bangsa asing (Negara Koloni), beratus-ratus tahun masyarakat Indonesia mengalami perlakuan yang semena-mena dari penjajah. Berbagai penderitaan telah dirasakan, baik secara lahir maupun batin. Penderitaan tersebut berlangsung sangat lama, bahkan sampai tertancap dibenak masyarakat saat itu. Akibatnya, mereka mengalami tekanan batin yang berkepanjangan. Apalagi dengan adanya cekokan-cekokan kata amoral dari kaum koloni yang menyebut masyarakat saat itu dengan kata “Inlander Bodoh”. Akibatnya, kata-kata tersebut mengakibatkan “Pesimistis Mental” dalam masyarakat, yang kini telah mendarah daging dan menjadi sebuah kepribadian.

Latar belakang mental itulah yang mengakibatkan masyarakat seringkali salah langkah dalam bertindak. Tindakan mereka hanya menitik beratkan pada kesejahteraan jangka pendek. Sedangkan mereka mengabaikan kesejahteraan jangka panjang (long life). Ini terbukti pada saat pemilihan umum (Pemilu). Ketika muncul pertanyaan tentang, siapa wakil rakyat yang pantas untuk dipilih? Kebanyakan masyarakat akan menjawab “pileh sing ono duite”. Logika tersebut tentunya sangat sesat. Dan akan berakibat buruk terhadap masa depan masyarakat. Menukil dari sebuah ayat, paradigma yang seperti itu berlawanan dengan firman Allah QS. Al-Dhuha ayat 4, “walal akhirotu khairul laka minal ula” yang mengandung substansi bahwa sesuatu yang jangka panjang lebih baik dari pada yang sekejap atau jangka pendek.

Berdasarkan ayat tersebut, memberikan pelajaran terhadap kita untuk menghapus logika sesat yang kini sudah terformalisasikan dalam perilaku masyarakat. Yakni, dengan cara berpikir yang asketik, konstruktif dan berwawasan ke depan. Dengan cara berpikir yang seperti itu, akan mempermudah bangsa ini bangkit dari lembah kesengsaraan yang dalam.

Selain itu, perlu adanya pengkaderan terhadap masyarakat, terutama terhadap pemuda. Dengan pengkaderan, akan lebih mudah menciptakan SDM yang berkualitas. Yang memiliki pemikiran konstruktif dan independen. Sehingga dapat mempercepat perubahan yang telah diimpikan.

Semakin banyak SDM berkualitas yang dihasilkan, niscaya akan semakin ringan menarik gerbong revolusi. Mengimbangi intelektual yang tinggi dengan spiritual yang mantap, merupakan senjata yang kuat untuk menyongsong perubahan bangsa. Sehingga cita-cita bangsa Indonesia akan segera terwujud sesuai dengan substansi yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dan perdamaian abadi.

----------- Muhammad Haizun Niam

(Peraih Beasiswa Unggulan Monash Institute dan Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang)