Perbedaan Pendidikan Masih Terjadi di Negara Tercinta

Perbedaan Pendidikan Masih Terjadi di Negara Tercinta - Pemerintah memiliki kewajiban dasar untuk memenuhi akses dan menciptakan layanan pendidikan di seluruh wilayah. Pengamat pendidikan Jimmy Paat baru-baru ini mengatakan "Penyediaan akses merupakan kewajiban paling dasar yang harus dipenuhi. Tetapi kegagalan pemenuhan akses tersebut justru mengakibatkan disparitas layanan pendidikan antar daerah semakin nyata. Ini merupakan masalah serius".

Saat ini disparitas pendidikan sangat tampak. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan semakin maju, sementara sekolah di daerah pinggiran seperti terabaikan. Lebih lanjut Jimmy menegaskan bahwa, dalam membuat kebijakan bidang pendidikan seakan tidak terjadi disparitas mutu, kualitas serta fasilitas antar sekolah dan antar daerah. Di antaranya adalah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Kurikulum 2013, serta Pendidikan Menengah Universal (PMU). Artinya dalam menjalankan kebijakan, pemerintah menganggap semua sekolah yang ada di semua daerah telah memiliki standar yang sama.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pendidikan, beliau berharap kepada pemerintah untuk terus melibatkan sekolah swasta dan komponen pendidikan lainnya, seperti Madrasah dan Pesantren. Alasannya, bahwa tidak dapat dipungkiri sekolah swasta dan sekolah yang berbasis agama lebih banyak mengambil peran dalam memberikan akses pendidikan. Mereka harus benar-benar dirangkul untuk bekerja sama dalam satu visi untuk membangun pendidikan.

Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kemendikbud, Thamrin Kasman mengatakan, ada dua program besar yang menjadi prioritas tahun ini yaitu, berkaitan dengan tercapainya kesempatan dan jaminan akses anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan dan menciptakan layanan pendidikan yang bermutu dengan menerapkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Pihaknya akan memprioritaskan perluasan akses untuk anak-anak yang berada di daerah pelosok dan pesisir yang masih jauh dari jangkauan. Salah satu program yang akan dilakukan adalah dengan membangun ruang kelas atau sekolah baru di daerah yang sulit terjangkau. Lebih lanjut Thamrin Kasman mengatakan bahwa orientasinya melakukan penyisiran daerah yang belum tuntas wajib belajarnya.

Seperti diketahui, meski Kemendikbud selalu mengatakan rata-rata APK pendidikan dasar telah mencapai 100%, masih ada sejumlah daerah yang APK-nya di bawah 95%. Dengan perluasan akses dan kesempatan itu diharapkan APK dapat meningkat.

Sumber: Suara Merdeka, 17 Januari 2014